Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (Studi Empiris Kota Salatiga Tahun 2011-2012)

• Main Authors: Latifah, Naila (Author), , Drs. Atwal Arifin, Ak.,M.Si (Author), , Eny Kusumawati, SE, MM, Ak, CA (Author)
• Format: Book
• Published: 2013.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/23836/9/naskah_publikasi.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23836/1/HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23836/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23836/3/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23836/4/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23836/5/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23836/6/BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23836/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23836/8/lampiran-lampiran.pdf
• Keywords: HB Economic Theory; HF5601 Accounting

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai Determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah dengan variabel moderator komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparasi kebijakan publik. Populasi dalam penelitia ini adalah semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota salatiga. Teknik pengambilan sampel dengan sampel jenuh (sensus). Jumlah responden sebanyak 36 orang dengan respond rate sebesar 100%. Metode analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda, menggunakan program SPSS 10 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima model memenuhi asumsi klasik dan modelnya fit. Bukti empiris yang ditemukan adalah bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini ditunjukkan koefisien regresi sebesar 0,639 dengan nilai signifikansi 3,302 lebih besar dari 2,021. Interaksi antara komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparasi kebijakan publik dengan partisipasi masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,050.