Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pacitan Dalam Membiayai Belanja Daerah

• Main Authors: Syahrani, Finta Ardiana (Author), , Drs. Atwal Arifin, Ak.,M.Si (Author)
• Format: Book
• Published: 2013.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/23865/10/02._NASKAH_PUBLIKASI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23865/1/03._HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23865/2/04._BAB_1.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23865/3/05._BAB_2.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23865/5/06._BAB_3.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23865/6/07._BAB_4.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23865/7/08._BAB_5.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23865/8/09._DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23865/9/10._LAMPIRAN.pdf
• Keywords: HJ Public Finance

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan dalam membiayai belanja daerah tahun anggaran 2007-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2007-2011. Sumber data diperoleh dari instansi terkait yaitu kantor DPPKA Kabupaten Pacitan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang berupa rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil analisis kemampuan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pacitan dalam membiayai belanja daerah menunjukkan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah, diperoleh hasil yaitu untuk tahun 2007 sebesar 8,22%, tahun 2008 sebesar 6,74%, tahun 2009 sebesar 6,83%, tahun 2010 sebesar 5,67%, dan tahun 2011 sebesar 8,48%. Hal ini menurut skala interval kemampuan dalam membiayai belanja daerah ternyata hasil yang didapat bahwa kemampuan PAD rendah sekali dalam membiayai belanja daerah dan pola hubungannya instruktif. Karena angka yang didapat berkisar pada interval 0-25% saja, dimana dapat dikatakan bahwa PAD lebih kecil dibandingkan belanja rutin daerah. Dan pola hubungan yang instruktif tersebut menandakan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hasil analisis kemandirian daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pacitan masih mengharapkan dari BHPBP sebagai penerimaan pokok untuk mendorong kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerah, belum memberikan kontribusi cukup untuk pembangunan daerah. Dimana kontribusi pendapatan daerah sangat dipengaruhi dari dana bagi hasil, sedangkan PAD dan pendapatan lain yang sah belum memberikan kontribusi yang berarti dalam membiayai belanja daerah.