Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik(Study Empiris di DPRD Klaten)
Upaya penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi memerlukan internal kontrol yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini peran DPRD akan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah un...
Saved in:
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2013.
|
Subjects: | |
Online Access: | Connect to this object online |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Upaya penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi memerlukan internal kontrol yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini peran DPRD akan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Penelitian ini termasuk jenis penelitian survei yang menggunakan data primer dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Klaten. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Klaten (penelitian populasi). Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik dianalisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien regresi parsial yang memperoleh thitung > ttabel (3,016 > 2,042) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05); (2) Partisipasi masyarakat merupakan variabel moderating yang berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien regresi yang memperoleh thitung > ttabel (3,131 > 2,042) pada taraf signifikansi 5% (p<0,05); (3) Transparansi kebijakan publik bukan sebagai variabel moderating yang berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini terbukti dari hasil analisis koefisien regresi yang memperoleh thitung < ttabel (-1,356 < 2,042) pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). |
---|---|
Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/23883/9/Naskah_Publikasi.pdf https://eprints.ums.ac.id/23883/1/Halaman_Depan.pdf https://eprints.ums.ac.id/23883/2/Bab_1.pdf https://eprints.ums.ac.id/23883/3/Bab_2.pdf https://eprints.ums.ac.id/23883/4/Bab_3.pdf https://eprints.ums.ac.id/23883/5/Bab_4.pdf https://eprints.ums.ac.id/23883/6/Bab_5.pdf https://eprints.ums.ac.id/23883/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf https://eprints.ums.ac.id/23883/8/Lampiran.pdf |