Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berda...
Tallennettuna:
| Päätekijät: | , |
|---|---|
| Aineistotyyppi: | Kirja |
| Julkaistu: |
2013.
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | Connect to this object online |
| Tagit: |
Lisää tagi
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|
| Yhteenveto: | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yaitu berupa data keuangan daerah dan pusat serta investasi, PDRB, inflasi, serta data kependudukan di Jawa Tengah. Untuk menganalisis data, digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif berupa regresi linier berganda (kuadratik). Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa anggaran belanja pemerintah provinsi lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sedangkan untuk belanja modal kurang begitu diperhatikan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi pada saat derajat desentralisasi tinggi, kebijakan desentralisasi fiskal tersebut justru akan menurunkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Tengah. |
|---|---|
| Huomautukset: | https://eprints.ums.ac.id/23899/9/NASKAH_PUBLIKASI_ILMIAH.pdf https://eprints.ums.ac.id/23899/1/HALAMAN_DEPAN.pdf https://eprints.ums.ac.id/23899/2/BAB_I.pdf https://eprints.ums.ac.id/23899/3/BAB_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/23899/4/BAB_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/23899/5/BAB_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/23899/6/BAB_V.pdf https://eprints.ums.ac.id/23899/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf https://eprints.ums.ac.id/23899/8/LAMPIRAN.pdf |