Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali) - Adnanto, Rachmawan Setyo; , Kuswardani, S.H., M.Hum; , Muchamad Iksan, S.H., M.H (2013)
Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali). Rachmawan Setyo Adnanto C.100.080.149. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui upaya apa yang dilakukan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan Pendekatan normatif-empiris, dengan mengidentifikasi kajian normatif mengenai Lembaga Kepolisian dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai peran Kepolisian di Polres Boyolali dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Polres Boyolali. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang dipergunakan pada dasarnya hanya mendasarkan data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, buku-buku referensi, dll,. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Peran penyidik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Boyolali diantaranya memberikan perlindungan, meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, melakukan pandampingan korban dan melakukan penyidikan.