Peraturan Daerah Keindahan Kota Dalam Perspektif Pengayoman (Studi Analisis Muatan Asas Pengayoman Perda Kota Surakarta)
Kota Surakarta sebagai daerah pemerintahan administratif memiliki produk hukum peraturan daerah (perda) berkaitan dengan pengelolaan keindahan daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 29 Tahun 1981 tentang Kebersihan dan Keindahan Kota, Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 tenta...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2013.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Kota Surakarta sebagai daerah pemerintahan administratif memiliki produk hukum peraturan daerah (perda) berkaitan dengan pengelolaan keindahan daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 29 Tahun 1981 tentang Kebersihan dan Keindahan Kota, Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas-asas hukum peraturan perundangundangan yang baik. Muatan asas pengayoman harus menjiwai peraturan perundangan yang dibentuk agar peraturan tersebut dapat berlaku efektif sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ditempatkannya muatan asas pengayoman dalam Perda di Kota Surakarta dan pengetahui peranan peraturan daerah keindahan dalam menciptakan keindahan di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal/normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah pola berpikir deduktif sebagai cara untuk memperoleh konklusi/kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa peraturan daerah keindahan kota di Surakarta sudah menjadikan pengayoman sebagai muatan yang terkandung di dalamnya, namun pengayoman yang terkandung di dalam perda bersifat sektoral dan tidak memihak seluruh lapisan masyarakat secara umum. Perda keindahan kota juga mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan keindahan kota di Surakarta untuk menciptakan keindahan kota yang Bersih, Sehat, Rapi dan Indah (BERSERI). Secara umum perda keindahan kota berperan untuk dijadikan landasan hukum pemerintah daerah untuk mengatur ketertiban, kebersihan, dan keindahan |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/23910/11/Naskah_Publikasi.pdf https://eprints.ums.ac.id/23910/1/Halaman_Depan_Skripsi.pdf https://eprints.ums.ac.id/23910/2/Bab_I.pdf https://eprints.ums.ac.id/23910/3/Bab_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/23910/4/BAB_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/23910/5/BAB_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/23910/6/DAFTAR_PUSTAKA.pdf https://eprints.ums.ac.id/23910/9/LAMPIRAN.pdf |