Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ) - Prasetyo, Dwi Cahyanto; , Septarina Budiwati, S.H, M.H.,C.N; , Shalman Al Farizi, S.H., M.Kn (2013)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Daerah Boyolali. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali serta bagaimana cara mengatasinya Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dimana anggarannya bersumber baik dari APBN maupun APBD telah berpedoman pada Keppres No. 80 tahun 2003 dan Perpres No. 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir Perpres No. 70 tahun 2012, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien, terbuka dan kompetitif yang dimaksudkan agar ketersediaan barang dan jasa lebih terjangkau dan berkualitas sehingga terjadi pelayanan publik yang semakin meningkat. Pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan cara swakelola dan melalui penyedia barang dan jasa dengan proses lelang.Hambatanhambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Boyolali: tidak atau kurang dipahaminya subtansi atau isi dari perjanjian, sehingga akan berakibat tidak diketahuinya hak dan kewajibanya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Hal ini akan berdampak pada kualitas/mutu pelaksanaan pekerjaan, kurang tercapai tepat mutu, waktu dan sasaran; kurang diberikannya kesempatan atau waktu yang cukup untuk mempelajari isi dari perjanjian pekerjaan; Penyedia barang tidak mempunyai kemampuan untuk mengkaji isi perjanjian dari segi hukum. cara mengatasi Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut: memberikan waktu yang cukup untuk mempelajari isi yang tertuang dalam perjanjian, sehingga akan mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan; setiap perjanjian untuk dikonsultasikan kepada ahli hukum sehingga kualitas dapat tercapai dengan baik; Melakukan upaya-upaya sosialisasi berbagai peraturan perundang undangan melalui asosiasi jasa kontruksi di kabupaten Boyolali, dan mengefektifkan lembaga Pembina Jasa Konstruksi dalam melakukan pembinaan, dengan melakukan pembinaan secara rutin, berkala dan berkesinambungan.