Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak Di Kota Surakarta (Perspektif Penal Dan Nonpenal)

• Main Authors: Iskandar, Abdillah Romdhon (Author), , Hartanto, S.H., M.Hum (Author), , Bambang Sukoco, S.H (Author)
• Format: Book
• Published: 2013.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/23961/9/Naskah_Publikasi.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23961/1/HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23961/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23961/3/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23961/5/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23961/6/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23961/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/23961/8/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui realita-realita praktek prostitusi di Kota Surakarta, mengetahui ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur permasalahan praktek prostitusi anak, mengetahui upaya penal dan non penal serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan praktek prostitusi anak di Kota Surakarta. Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi di sini penulis berusaha melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan yaitu mengenai hasil wawancara terhadap Kepolisian Resort Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta dalam hal penegakan hukum terhadap praktek prostitusi anak di Kota Surakarta. Lokasi penelitian di Kepolisian Resort Surakarta, Yayasan KAKAK Surakarta, serta Bapermas PPPA dan KB Kota Surakarta. Sumber data yang dipergunakan pada dasarnya hanya mendasarkan data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Hasil Wawancara dari Kepolisian Resort Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, buku-buku referensi, dll,. Data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktek prostitusi anak di Kota Surakarta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Norma, Doktrin dan Undang-Undang yang telah ada.