Kegotongroyongan di Masyarakat Perkotaan: Kendala dan Solusinya (Studi Kasus di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)

• Main Authors: Maula, Anisa Fitrotul (Author), , Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si (Author)
• Format: Book
• Published: 2013.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/24935/1/halaman_depan.pdf; https://eprints.ums.ac.id/24935/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/24935/3/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/24935/5/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/24935/6/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/24935/8/BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/24935/9/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/24935/17/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/24935/18/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: L Education (General)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, kendala, dan solusi kegotongroyongan di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan trianggulasi sumber data, dan trianggulasi metode atau teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegotongroyongan di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dilaksanakan pada saat ada instruksi dari Kepala Kelurahan untuk melaksanakan kerja bakti di kampung masing-masing. Kendala kegotongroyongan di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta disebabkan oleh Koordinasi dari RW ke masyarakat kurang maksimal, antusiasme masyarakat menurun, kegiatan gotong royong hanya dilaksanakan oleh perangkat desa, kesibukan masyarakat sehingga sosialisasi ke masyarakat kurang, banyaknya peraturan-peraturan ke masyarakat, misalnya peraturan yang menjadikan rupiah (uang) untuk menggantikan partisipasi mengikuti gotong royong. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota untuk Kelurahan adanya alokasi dana perbaikan untuk infrastruktur (lingkungan) sesuai dengan pengajuan masalah lingkungan dari masyarakat lewat pengajuan di Musrenbankkel (Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan) atau lebih dikenal dana Block Grand.