Pelaksanaan Wakaf Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012)

• Main Authors: Susanti, Ufik (Author), , Drs. Achmad Muhibbin, M.Si (Author)
• Format: Book
• Published: 2013.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/25098/1/2._Halaman_Depan.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25098/2/3._BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25098/4/4._BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25098/5/5._BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25098/6/6._Bab_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25098/7/7._Bab_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25098/9/8._DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25098/10/9._Lampiran.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25098/11/11._Naskah_Publikasi.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan wakaf tanah sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tanah di kecamatan teras kabupaten boyolali dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelasanaan wakaf tanah dikecamatan teras kabupaten boyolali.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena, diskripsi yang dijabarkan dalam bentuk data-data kualitatif seperti wawancara. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan wakaf tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali masih banyak yang melaksanakan wakafnya langsung kepada pihak nadzir tanpa menerima bukti penerimaan yang kuat. Adapula wakaf yang hanya sampai pada pembuatan akta ikrar wakaf dan belum disertifikatkan, kendalanya dari segi dana dan pengetahuan wakif yang masih rendah. Hal seperti ini akan menyebabkan perselisihan antara beberapa orang yang merasa berhak atas tanah wakaf tersebut. Akibat yang lain, wakaf tersebut tidak dikelola dan tidak mendapatkan pengawasan yang baik. Adanya tanah wakaf tang terbengkalai dan tidak tahu siapa pemiliknya sehingga banyak orang yang merasa berhak atas harta wakaf tersebut. Dengan demikian belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan pemahaman wakif tentang peraturan wakaf, fungsi wakaf merupakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf selama ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 perlu disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan dan fungsi wakaf dioptimalkan serta tanah wakaf mendapat kepastian hukum yang jelas.