Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten).
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peraturan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten, untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar, dan menjela...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2013.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Connect to this object online |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peraturan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten, untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar, dan menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di wilayah hukum Polres Klaten. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-empiris. pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, empiris yaitu mengkaji mengenai proses penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar baik secara penal maupun non penal serta hambatan-hambatan yang terjadi selama proses penyelesaian tersebut dilakukan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen serta studi lapangan. Teknik analisis menggunakan teknik diskriptif-kualitatif. Yaitu dengan menyusun data-data yang sudah dikumpulkan lalu di paparkan atau disusun secara diskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan norma- norma yang ada. Berdasarkan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa kepolisian dalam melakukan tindakan dan kebijakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No.3 Tahun 1997 dan Putusan MK No. 1.PUU-VII/2010, tetapi dalam penanganannya belum dapat optimal karena ada faktor faktor yang menjadi kendala atau hambatan baik dari faktor penegak hukum itu sendiri maupun dari masyarakat. |
|---|---|
| Item Description: | https://eprints.ums.ac.id/25576/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdf https://eprints.ums.ac.id/25576/1/HALAMAN_DEPAN.pdf https://eprints.ums.ac.id/25576/4/BAB_I.pdf https://eprints.ums.ac.id/25576/7/BAB_II.pdf https://eprints.ums.ac.id/25576/8/BAB_III.pdf https://eprints.ums.ac.id/25576/13/BAB_IV.pdf https://eprints.ums.ac.id/25576/15/DAFTAR_PUSTAK.pdf https://eprints.ums.ac.id/25576/19/LAMPIRAN.pdf |