Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan TransparansiKebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan DaerahDi Kabupaten Sukoharjo - Ayu Rahmawati, Arini, Banu Witono, SE, Ak.,M.Si (2013)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo. Hipotesis penelitian ini adalah H1 : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, H2 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Populasi adalah keseluruhan kelompok yang terdiri dari orang, peristiwa atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu Masyarakat yang berada di wilayah sukoharjo yang terdiri dari kecamatan bendosari, kecamatan Nguter dan kecamatan Tawangsari yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat yang berjumlah 45 0rang. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai thitung (0,898) lebih kecil daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,374 > α = 0,05. Oleh karena itu, Ho diterima dan H1 ditolak artinya partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dan variabel transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Untuk variabel transparansi kebijakan publik diketahui nilai thitung (2,404) lebih besar daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,021 < α = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak dan H1 diterima artinya transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan hasil uji F diperoleh bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 7,496 > 1,960 dan nilai signifikansi = 0,002 < α = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak, sehingga variabel partisipasi masyarakat dan tranparansi kebijakan publik berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah