Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderator Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik - Fitriyana, Riya, Eny Kusumawati, SE, MM, Ak, CA, Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si (2013)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dengan menggunkan data primer, mengenai pengaruh pengetahuan dewantentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Pengertian Pengawasan keuangan daerah adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pemerintah daerah dan pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. Sampel yang digunakan adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampel jenuh (sensus). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 dan kuisioner yang kembali serta dapat diolah dalam analisis data ada 37 kueisioner. Metode pengujian instrument pada uji validitas menggunakan korelasi product moment, sedangkan realibilitasnya di uji crobact alpha. Teknik analisisdata yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi linear berganda, uji F, Uji R2 dan uji t. Semua data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas dan heteroskedastitas. Dalam uji Validitas dan menunjukkan bahwa semua item valid dan reliabel.Adapun uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa data brdistribusi normal, dan terbebas dari multikololinearitas dan heteroskedastitas. Berdasarkan hasil pengujian statistik thitung probabilitas pengetahuan dewan sebesar 0,002 (p<0,05), thitung probabilitas akuntabilitas sebesar 0,698 (p>0,05), terhitung probabilitas partisipasi masyarakat sebesar 0,860 (p>0,05), terhitung probabilitas transparansi kebijakan publik sebesar 0,021 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan dengan Transparansi kebijakan publik yang berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan untuk variabel yang lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuanagn daerah karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.