Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi: MPD Kota Surakarta)

• Main Author: Kurniawan, Yonart Nanda Dedy (Author)
• Format: Book
• Published: 2013.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/25757/1/HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25757/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25757/3/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25757/4/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25757/5/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25757/6/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25757/9/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/25757/10/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: K Law (General)

Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan. Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta antara lain: melakukan pemeriksaan protokol Notaris, melakukan pembinaan dan penyuluhan, memberikan persetujuan/izin sehubungan dengan kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kinerja Notaris Kota Surakarta antara lain: Notaris Kota Surakarta kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya, dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya. Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta antara lain: kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang sibuk dengan tugas pokok masing-masing, anggaran yang terbatas, MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.