Dilema Penyimpanan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) (Studi Kasus Di RUPBASAN Kelas I Surakarta, RUPBASAN Kelas II Wonogiri Dan POLRES Surakarta) - Trianto, Agus Sulis; , Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum; , Muchamad Iksan S.H., M.H (2013)
Penelitian yang berjudul "DILEMA PENYIMPANAN BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) (Studi Kasus di RUPBASAN Kelas I Surakarta, RUPBASAN Kelas II Wonogiri, dan POLRES Surakarta)" ini bertujuan memecahkan masalah yang terdapat dalam RUPBASAN baik RUPBASAN Kelas I Surakarta maupun RUPBASAN Kelas II Wonogiri dari segi yang bertanggung jawab terhadap benda sitaan yang disimpan di luar RUPBASAN, peran Pejabat RUPBASAN Kelas I Surakarta dan RUPBASAN Kelas II Wonogiri terhadap benda sitaan yang ditempatkan di luar RUPBASAN, faktor-faktor kesulitan yang menghambat pelaksanaan fungsi RUPBASAN, faktorfaktor yang menyebabkan polisi/penyidik (POLRES Surakarta) tidak menempatkan benda sitaan di dalam RUPBASAN. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui proses menelaah data yang didapatkan dari berbagai sumber termasuk dari wawancara, pengamatan yang dilakukan dalam proses pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Adapun hasil penelitian ini yakni terkait tanggung jawab benda sitaan yang disimpan di luar RUPBASAN tidak mempunyai tanggung jawab, peran pejabat RUPBASAN Kelas I Surakarta dan RUPBASAN Kelas II Wonogiri mengambil alih seluruh benda sitaan yang berada di luar RUPBASAN, kedua RUPBASAN tersebut sampai saat ini hanya konsolidasi dan sosialisi antar penegak hukum, adapun faktorfaktor kesulitan yang menghambat pelaksanaan fungsi RUPBASAN Kelas I Surakarta dan RUPBASAN Kelas II Wonogiri, untuk mengatasi kesulitan tersebut RUPBASAN Surakarta mengadakan koordinasi dengan walikota Surakarta untuk segera merahabilitas bangunan, sementara RUPBASAN Wonogiri terkait sarana prasarana dan kepegawaian Kepala RUPBASAN sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengusahakan tanah dan Gedung/Bangunan Kantor secara representatif, serta menambah tenaga atau pegawai yang ahli. Sementara faktor yang menyebabkan penyidik kepolisian tidak menyimpan benda sitaan di RUPBASAN antara lain, adanya ketentuan Pasal 44 KUHAP, di kepolisian ada satuan TAHTI, benda sitaan yang sangat penting apabila disimpan di tempat lain dikhawatirkan akan mengurangi atau menghilangkan keaslian dari barang bukti, terbenturnya administrasi, serta cepat dalam penanganan perkara.