Adopsi Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Boyolali - Sutanto, Bambang; , Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum; , Prof. Dr. Harun, S.H., M.H (2013)
Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum ada keseragaman (unifikasi), sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Keberagaman tersebut sangat jelas terlihat, ketentuan tentang lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW), hukum adat yang berlaku di Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tujuan penelitian ini 1) untuk mendeskripsikan adopsi ditinjau dari sistem Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional di Indonesia. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak telah sesuai dengan peraturan hukum positif Indonesia, dan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. 3) untuk menemukan model hukum bagi pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan adopsi di Kabupaten Boyolali masih kurang sesuai dengan peraturan hukum nasional di Indonesia, hukum Islam dan hukum adat yang berlaku, di samping juga masih kurang sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pengangkatan anak di Kabupaten Boyolali masih kurang dapat diterima menurut asas-asas perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari proses atau mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di Kabupaten Boyolali yang belum melalui persetujuan atau izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang didahului dengan pertimbangan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Provinsi Jawa Tengah yang terlebih dahulu melakukan kunjungan rumah (home visited) selama tiga kali kunjungan untuk menilai dan memastikan kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA), sebelum masuk ke proses lebih lanjut di pengadilan untuk mendapatkan putusan/penetapan dari pengadilan, dengan harapan agar tujuan pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dalam rangka perlindungan anak dapat tercapai. Perlu adanya model hukum baru khususnya pasca adopsi dilakukan, karena sangat dimungkinkan bagi anak yang telah diadopsi kemudian diterlantarkan oleh orang tua angkatnya. pemerintah juga perlu memikirkan adanya keseragaman (unifikasi) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum.