Model Pertanggungjawaban Hukum Dana Bantuan Orang Tua Murid Pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) (Studi Kasus SMP N RSBI Di Kabupaten Boyolali) - Marlina, Tintin; , Prof. Dr.Harun, S.H.,M.H; , Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum (2013)
Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana model pertanggungjawaban hukum bagi pengelolaan anggaran yang bersumber dari orang tua murid, pada satuan pendidikan dasar SMP Negeri, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan dibebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun lokus penelitian ditujukan kepada SMPN RSBI, disebabkan karena SMPN RSBI adalah satuan pendidikan dasar yang masih diperkenankan untuk menarik iuran dari orang tua murid. Permasalahan mendasar adalah bahwa SMPN merupakan bagian dari organisasi pemerintah daerah yang mendasarkan legalitas pengelolaan anggaran pada penetapan Perda, tidak terkecuali dengan dana dari orang tua murid. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan tiga hal, yaitu (1) bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum bagi pengelolaan anggaran yang bersumber dari orang tua murid di SMPN RSBI, (2) Bagaimana kesesuaian pertanggungjawaban hukum tersebut dengan ketentuan normatif UU otonomi daerah, UU sisdiknas, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, (3) apabila terdapat ketidaksesuaian bagaimana merumuskan model pertangungjawaban hukum sehingga aplikatif dan sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolali yang merupakan SMPN RSBI, dengan teknik pengambilan data menggunakan data primer dan wawancara. Penelitian menggunakan teknik analisa diskriptif dan prediktif, diskriptif untuk menggambarkan kondisi empiris, prediktif untuk meramalkan model pertangungjawaban hukum. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa (1) Belum adanya standar baku dalam pengaturan pengelolaan keuangan yang bersumber dari orang tua murid, yang ditetapkan di tingkat Kabupaten, (2) pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua murid melalui APBS yang dipergunakan secara langsung tidak memiliki kesesuaian dengan aturan UU Otonomi daerah, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, (3) model pertanggungjawaban hukum yang dirumuskan adalah model pengelolaan keuangan di satu pintu melalui penetapan Perda APBD dan pertanggungjawaban APBD oleh Bupati, yang didasarkan pada pelibatan pasrtisipasi orang tua murid baik langsung maupun melalui komite, dalam tahapan perencanaan