Representasi Pelanggaran Ham Dalam Film Pengkhianatan G30S(Analisis Semiotik dalam Perspektif PPKn)

• Main Authors: Kuncoro, Andhi Joko (Author), , Drs. Suyahman, M.Si., M.H (Author)
• Format: Book
• Published: 2013.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/26591/1/Halaman_Depan.pdf; https://eprints.ums.ac.id/26591/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/26591/7/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/26591/10/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/26591/13/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/26591/14/BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/26591/15/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/26591/17/Lampiran.pdf; https://eprints.ums.ac.id/26591/18/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: P Philology. Linguistics

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah film Pengkhianatan G30S menggambarkan adanya pelanggaran HAM di masa lalu serta untuk menggambarkan representasi pelanggaran HAM dalam film Pengkhianatan G30S. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan metode semiotika, yaitu menggali konstruksi makna melalui kode-kode dalam film. Strategi penelitian menggunakan studi kasus tunggal terperancang, yaitu memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail dan subyek yang diteliti terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yaitu muatan pendidikan karakter dalam film "Pengkhianatan G30S". Sumber data diperoleh dari film "Pengkhianatan G30S". Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung, dokumentasi, dan studi pustaka. Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, hingga pada penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh setelah menyaksikan film "Pengkhianatan G30S", maka dapat dikemukakan beberapa jenis pelanggaran HAM yang terkandung dalam film tersebut. Pelanggaran HAM tersebut meliputi: Penculikan, Penyiksaan, Pembunuhan, Perampasan kemerdekaan, dan Penghilangan orang secara paksa. Pelanggaran HAM tersebut sesuai dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM di masa lalu telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui pengadilan militer terhadap pelaku militer maupun pengadilan negeri untuk pelaku non militer. Pelanggaran HAM juga terjadi pasca gerakan 30 September 1965 yaitu perburuan, penangkapan, dan pembantaian terhadap eks anggota/simpatisan PKI. Ini termasuk kejahatan genosida (pembunuhan besar-besaran) yang tentunya bertentangan dengan HAM.