Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta - Puspita, Ika, Moh. Sandjoyo, S.H., M.Hum, Inayah, S.H., M.H (2013)
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengkaji tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi. 2) Mengkaji hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit. 3) Mengkaji tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi yaitu mempertanggung jawabkan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi. 2) Hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit didasarkan pada unsur hukum dan unsur kepercayaan. Unsur hukum yaitu para pihak mengikatkan diri pada suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dan unsur kepercayaan yaitu pihak koperasi percaya untuk meminjamkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai modal kerja bagi debitur dengan pihak debitur menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Dari hubungan hukum dan kepercayaan tersebut, masing-masing pihak yaitu debitur dan koperasi memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati bersama. 3) Tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu dengan mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan keluar yang terbaik, tindakan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali (resceduling), mengubah persyaratan kredit (reconditioning) dan melakukan penataan kembali (restucturing).