Pelaksanaan Pemenuhan Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya (Studi di Kantor PPAT Wilayah Kabupaten Sukoharjo) - Hidayah, Siti Nur; , Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N; , Shalman Al Farizi, S.H., M.Kn (2013)
Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah oleh PPAT dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan peralihan hak. 2) Untuk mengetahui tanggung jawab kepada para pihak dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT. 3) Untuk mengetahui tanggung jawab PPAT pada para pihak bila terjadi sengketa dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, penelitian yang berdasarkan pada suatu asas hukum atau peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam praktek sesuai yang sebagaimana adanya. Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: 1. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan ketentuan PMNA/Kep BPN RI No3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk pembuatan Akta Jual Beli pada transaksi sebidang tanah (pembelian seluruhnya) tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti pada PPAT selama syarat formalnya sudah terpenuhi. Tapi pada transaksi jual beli tanah pecah sempurna, ditemukan beberapa kendala yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas. Maka upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan dibuatnya perjanjian jual beli untuk dapat melindungi kepentingan para pihak serta PPAT. 2. Akta yang dibuat oleh PPAT merupakan salah satu sumber data bagi peralihan data pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Maka PPAT bertanggung jawab atas keabsahan syarat-syarat pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak atas tanah. Selain itu tanggung jawab PPAT kepada para pihak yaitu membuat akta tanah, mengurus akta tersebut secar efektif agar cepat selesai, memantau transaksi jual beli tanh serta melaksanakan kewajiban PPAT terhadap para pihak sesuai dengan PMNA/Kep BPN RI No3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, serta Pasal 106 3. Pada setiap sengketa jual beli tanah, kemungkinan besar bahwa seorang PPAT dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan. PPAT tidak bertanggung jawab atas data yang dipalsukan/disampaikan oleh penjual atau pembeli atau salah satu pihak dalam jual beli tanah. Tapi apabila PPAT mengetahui bahwa para pihak menyampaikan data yang palsu, maka PPAT tersebut dapat dikenai sanksi pidana, sanksi administratif, bahkan sampai dituntut ganti kerugian oleh para pihak yang merasa dirugikan secara perdata akibat hukum dari data yang dipalsukan.Akibat hukum dari data-data palsu yang disampaikan kepada PPAT adalah dapat dibatalkan. Sertifikat Tanah yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli yang tidak sah, maka tentunya tidak sah pula jual beli tersebut sehingga dapatdibatalkan.