Pemerintah Dalam Konstruksi Media (AnalisisFraming dalam Pemberitaan Intimidasi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali di Harian Solopos Edisi 18-25 Februari 2013)

Kasus intimidasi PNS di Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali menjadi bahan pemberitaan di media cetak dan internet. Solopos merupakan satu-satunya media cetak yang mengangkat dan secara rutin memberitakan perkembangan kasus tersebut. Tiap media memiliki kebijakan dalam melakukan proses penyeleksian...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Kartikasari, Dewi (Author), , M. Toharuddin, S.Pd., MA (Author)
Format: Book
Published: 2013.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kasus intimidasi PNS di Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali menjadi bahan pemberitaan di media cetak dan internet. Solopos merupakan satu-satunya media cetak yang mengangkat dan secara rutin memberitakan perkembangan kasus tersebut. Tiap media memiliki kebijakan dalam melakukan proses penyeleksian tema pemberitaan, objek berita maupun narasumber. PNS merupakan pegawai pemerintah yang seharusnya bebas dari pengaruh suatu golongan, intimidasi dan mampu bertindak netral dengan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun di Boyolali, PNS dikumpulkan dalam suatu acara yang bertajuk "silaturahmi PNS" dengan pembicara Sekda Boyolali, Sri Ardiningsih dan elite PDIP, Seno Kusumoharjo (kakak Bupati Boyolali). Ceramah dari Seno Kusumoharjo dinilai mengandung muatan intimidasi dengan mengingatkan PNS agar loyal dan tidak menjelek-jelekkan Bupati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis framing. Model analisis framing yang digunkan adalah framing dari Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini menganggap bahwa frame dibentuk untuk mewakili suatu makna. Ada empat struktur dari model analisis ini, yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Data pemberitaan tentang intimidasi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali di harian Solopos selama tanggal 18-25 Februari 2013. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa intimidasi PNS Boyolali terjadi karena adanya politik kekuasaan. Terdapat tiga temuan peneliti dalam peristiwa ini, yaitu intimidasi dan politisasi PNS dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, terjadinya marginalisasi Korpri dalam lingkaran politik kekuasaan, dan adanya central figure dalam pemerintahan Kabupaten Boyolali.
Item Description:https://eprints.ums.ac.id/27360/9/02._Naskah_Publikasi.pdf
https://eprints.ums.ac.id/27360/11/09._Lampiran.pdf
https://eprints.ums.ac.id/27360/1/03._Halaman_Depan.pdf
https://eprints.ums.ac.id/27360/2/04._BAB_I.pdf
https://eprints.ums.ac.id/27360/4/05._BAB_II.pdf
https://eprints.ums.ac.id/27360/5/06._BAB_III.pdf
https://eprints.ums.ac.id/27360/6/07._BAB_IV.pdf
https://eprints.ums.ac.id/27360/7/08._DAFTAR_PUSTAKA.pdf