Konflik Hukum Hak Berpartai Politik (Studi Pasal 18 Ayat (1) Huruf n UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Konstitusi) - Dewi, Aida, Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Harun, S.H., M.H (2013)
Telah terjadi penyimpangan pada isi Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Konstitusi. Untuk mengetahui penyimpangan tersebut yaitu pada pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 tahun 2012 terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945 berbunyi" Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" dan isi pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbunyi" bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat bukan sebagai anggota partai politik."Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yogyakarta telah istimewa sejak awal berdiri NKRI dan bukan karena UUK ini. Kesimpulan, bahwa isi materi muatan dari UU No. 13 tahun 2012 yaitu pada Pasal 18 ayat (1) huruf n beserta kelengkapannya yaitu ayat (2) huruf m bertentangan dengan UUD NKRI 1945 sebagai sebuah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bentuk peraturan perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan di bawahnya, bertentangan dengan asas-asas dasar pembentukan peraturan perundangan serta bertentangan dengan materi muatan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia