Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berdasarkan Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar) - Anggiyowati, Pebri Ismi; , Agus Prasetyo, S.Pd., M.Pd (2014)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dan mendeskripsikan implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar bermacam-macam. Adapun karakteristiknya adalah profesi pedagang kaki lima menjadi pekerjaan pokok, sebelum memilih berjualan pernah memiliki profesi lain, mempersiapkan modal tergantung dari barang dagangan yang dijual, keuntungan yang tidak menentu, tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak perlu memiliki keterampilan yang tinggi, berjualan barang yang beraneka ragam, menjual jasa, mulai berjualan ketika sore hari hingga malam hari, mempersiapkan peralatan dalam berjualan, membawa barang dagangannya dengan menggunakan kendaraan yang berbedabeda, membawa barang dagangan dengan berjalan kaki, pedagang memiliki paguyuban, pedagang yang berjualan tidak bisa ditetapkan jumlahnya secara pasti. 2) Bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: Satpol PP sebelum melakukan penertiban mempelajari terlebih dahulu tugas dan fungsi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, melakukan himbauan atau sosialisasi, melakukan pendekatan secara personal, melakukan penertiban satu minggu sebanyak 2 hingga 3 kali, tidak dilengkapi peralatan pendukung, tidak melakukan tindakan keras, terkadang mengeluarkan suara keras untuk mengarahkan PKL yang sulit diatur, menindak tegas pedagang yang sulit diatur agar jera dan tidak melanggar aturan kembali, terkadang mengambil barang dagangan PKL yang sulit diarahkan, memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk mengambil barang dagangannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.