Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)

• Main Authors: Kridaningtyas, Pratiwi (Author), , Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum (Author), , Kuswardani, S.H, M.Hum (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/28538/1/03._HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28538/3/04._BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28538/4/05._BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28538/5/06._BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28538/10/07._BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28538/11/08._DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28538/12/09._LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28538/14/02._NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: HQ The family. Marriage. Woman; K Law (General)

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukun terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta. 2) Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3) Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas. Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT adalah menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP)