Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat Di Kota Surakarta

• Main Authors: Nurdiansya, Muhammad Marisfian (Author), , Prof. Dr. Harun, S.H., M.H (Author), , Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/28635/1/03._HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28635/2/04._BAB_I_PENDAHULUAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28635/3/05._BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28635/4/06._BAB_III_HASIL_PENELITIAN_DAN_PEMBAHASAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28635/5/07._BAB_IV_PENUTUP.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28635/6/08._DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28635/7/09._Lampiran.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28635/8/02._NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: K Law (General); RS Pharmacy and materia medica

Izin pedagang eceran obat merupakan suatu bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Setiap orang atau badan yang menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas secara eceran di tempat tertentu harus mempunyai izin pedagang eceran obat. Dalam negara hukum setiap tindakan dari badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada hukum dan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan dan tegaknya hukum yang mengatur perizinan pedagang eceran obat maka diperlukan adanya penegakan hukum sebagai usaha untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya dan mengawasi pelaksanaannya serta apabila terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya adalah dengan penegakan hukum. Dalam perkembangannya, pandangan terhadap penjualan obat secara eceran atau dalam jumlah tertentu dianggap biasa dan tidak harus memerlukan izin. Akan tetapi tidak ada batasan yang diberikan oleh hukum dalam menjual obat secara eceran ini tidak memerlukan izin. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat dan juga untuk mengetahui secara jelas mengenai hambatan dalam pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat di Kota Surakarta, yakni dalam hal ini agar dapat diketahui apakah pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.