Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)(Studi Kasus Di Distro Anyway Yogyakarta)

• Main Authors: Nugroho, Bayu Adi (Author), , Shalman Al - Farizy, S.H.,M.Kn (Author), , Inayah, S.H.,M.H (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/28804/1/HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28804/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28804/3/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28804/4/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28804/6/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28804/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28804/13/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28804/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: HF Commerce; K Law (General)

Pada saat ini banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi iklan, maupun penawaran secara langsung. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli suatu barang yang ditayangkan dalam internet yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi ecommerce. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam undangundang tersebut.