Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan HakAtas Tanah Milik Orang Lain (Studi Kasus Hak Tanggungan Di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan) - Widayat, Retno, Septarina Budiwati. S.H., M.H, Darsono, S.H., M.H (2014)
Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain dalam kegiatan perbankan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUHT. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain (studi kasus di Unit Simpan Pinjam KUD Banyudono Selatan), sedangkan permasalahan yang ditulis adalah mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan, serta problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan beserta upaya penyelesaiannya. Dari penelitian yang dilakukan di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan diperoleh hasil mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain meliputi pemberian kredit oleh Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur), serta problematika yang dihadapi oleh Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan dan upaya penyelesaiannya. Problematika yang muncul adalah ketika debitur wanprestasi dan beralihnya obyek hak tanggungan karena jual beli, sewa-menyewa, pewarisan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan yaitu dengan melakukan peneguran yang dilanjutkan dengan eksekusi dengan cara kekeluargaan karena tidak dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan serta pendaftaran ke Kantor Pertanahan guna penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan.