Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil Di Surakarta

• Main Authors: Ningrum, Riani Ayu (Author), , Septarina Budiwati, S.H.,M.H (Author), , Mutimatun, SH.,M.Hum (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/28808/1/HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28808/3/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28808/5/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28808/9/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28808/11/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28808/12/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/28808/14/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: HG Finance; K Law (General)

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip Musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil, penanganan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh mudhorib dan anksi apa yang ditetapkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil apabila mudharib melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data yang dibutuhkan adalah data-data primer dan sekunder, berupa informasi hasil wawancara yang diperoleh dari informan-informan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan diantaranya adalah pihak terkait. Dalam menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan dengan prinsip musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil Insan Kamil Surakarta, para pihak yakni BMT Insan Kamil dan mudharib sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha. Pengembalian pembiayaan musyarakah berbentuk angsuran pokok dan pembagian bagi basil yang telah disepakati secara teratur. Akad pembiayaan musyarakah merupakan akad berbentuk baku tanpa melibatkan Notaris. Sebelum memperoleh fasilitas pembiayaan musyarakah anggota harus membuat dan mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) serta harus dipenuhi.