Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen DenganJaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance (FIF))

• Main Authors: Suantika, Septiajeng (Author), , Septarina Budiwati, S.H.,M.H (Author), , Moh. Sanjojo, S.H., M.Hum (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/29114/1/HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29114/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29114/3/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29114/4/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29114/5/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29114/6/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29114/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: HG Finance; K Law (General)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, pelaksanaan perjanjian dan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan di PT. Federal International Finance. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar secara tertulis, dan disertai materai. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen segi hukum perdata terdiri asas kebebasan berkontrak dan perundang undangan di bidang hukum perdata. Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia harus dibuatkan akta otentik, ada faktur pembelian dan BPKB yang akan dibuat dan dikeluarkan atas nama debitur, akan dijadikan jaminan secara fidusia, namun selama hutang debitur belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan kreditur untuk digunakan apabila diperlukan dan debitur tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan meminjam dokumen kendaraan tersebut. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaanya adalah saat perjanjian pemberian jaminan fidusia, terjadinya penunggakan sehingga mengarah kepada terjadinya wanprestasi, terjadinya pengalihan kendaraan atau over credit pada pihak lain tanpa adanya izin dari pihak perusahaan.