Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD)(Studi Empiris Pada Dprd Kota Pati Jawa Tengah)

• Main Authors: KRISNA, Krisna (Author), , Dr. Erma Setyawati, MM. Ak (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/29331/3/03.HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29331/4/04.BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29331/5/05.BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29331/6/06.BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29331/8/07.BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29331/10/08.BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29331/12/09.DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29331/13/10._LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/29331/14/02.NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: HF5601 Accounting; HJ Public Finance

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD). Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut Pertanggungjawabannya. Transparansi merupakan kebijakan khusus dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan anggaran. Partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagai pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan. Pengetahuan dewan adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran. Metode dalam penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan metode sampel jenuh terhadap anggota DPRD Kota Pati periode 2009-2014, kemudian dianalisis dengan uji regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas publik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (2) partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (3) transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (4) pengetahuan dewan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD.