Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan di Kabupaten Karanganyar - Hardiyanti, Reta; , Iswanto, SH, M.H; , Nadia Nurani Isfarin, SH, LL.M (2014)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak atas pendidikan, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak atas pendidikan dilaksanakan khususnya di Kabupaten Karanganyar penulis mengambil skripsi dengan judul: PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan di Kabupaten Karanganyar). Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan studi kepustakaan. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai atauran di bawahnya mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang pendidikan. Langkah terbaru yang diambil oleh kabupaten Karanganyar dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga Karanganyar terutama untuk anak yang masih usia sekolah adalah Kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dimulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014. Kebijakan Pelaksanaan pendidikan gratis ini dinilai beberapa pihak belum sesuai sasaran, karena banyaknya kendala-kendala yang terjadi di lapangan.