Evaluasi Penerimaan PBB Paska UU PDRD (UU No 28 Tahun 2009)( Studi Kasus Diwilayah Kabupaten Sukoharjo )

• Main Authors: PUTRI, DELLA KUSUMA (Author), , Dra. Mujiyati, M.Si (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/30338/1/HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30338/2/BAB_1.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30338/3/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30338/6/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30338/7/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30338/8/BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30338/10/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30338/12/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30338/13/naskah_publikasi.pdf
• Keywords: HF5601 Accounting; HJ Public Finance

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi adanya tingkat pertumbuhan penerimaan PBB sebelum dan setelah terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dikhususkan pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Ada pun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersumber dari KPP Pratama Sukoharjo yang berupa data realisasi pendapatan penerimaan PBB tahun 2010 sampai dengan 2011, dan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa data realisasi pendapatan penerimaan PBB tahun 2012 sampai dengan 2013. Metode yang digunakan adalah metode diskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan PBB dari tahun ketahun pertumbuhannya mengalami penurunan, itu dikarenakan Tarif yang dipakai Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan tarif yang dipakai Pemerintah Pusat, dan NJOPTKP yang digunakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Sementara itu tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sampai dengan 2013 belum berdasarkan target, didapat nilai efektivitas tertinggi pada tahun 2013.