Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keberlakuan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten)

• Main Authors: SETYAWAN, EDI (Author), , Muchamad Ikhsan, S.H., M.H (Author), , Kuswardani , S.H., M.Hum (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/30651/1/03._Halaman_Depan.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30651/2/04._BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30651/4/05._BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30651/5/06._BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30651/6/07._BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30651/8/08._Daftar_Pustaka.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30651/9/09._Lampiran.pdf; https://eprints.ums.ac.id/30651/11/02._Naskah_Publikasi.pdf
• Keywords: HQ The family. Marriage. Woman; K Law (General)

Anak adalah anugrah dari tuhan yang diberikan oleh Allah SWT kepada sepasang suami istri yang kelak akan menjadi seorang pemimpin bagi kaumnya atau negaranya. Perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban perlu mendapat perhatian khusus dan dianggap paling disorot saat ini karena banyak beberapa kasus yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat luas kasus tersebut tak perlu diselesaikan sampai di meja pengadilan sebagai contoh: kasus pencurian sandal Jepit yang dilakukan oleh anak yang berumur 15 tahun. Dari kasus tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa setiap kasus anak tak perlu langsung diselesaikan ke Meja pengadilan tetapi diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu antara pihak pelaku maupun pihak korban. Tujuaan penelitian ini adalah (1) mengetahui dasar filosofis, sosiologis, dan normative dari UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) untuk mengetahui respon aparat penegak hukum di Kab. Klaten. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa undangundang sistem peradilan pidana anak ini memiliki dasar filosofi Pancasila, dan dasar sosiologinya tidak bertentangan dengan budaya Indonesia yang suka akan musyawarah, dan dasar normatifnya merupakan perwujudan dari undang-undang internasional (Beijing rules atau konvensi hak-hak anak) juga pengamalan pembukaan UUD 1945 dan keseluruhan respon aparat penegak hukum adalah menyepakati dan setuju akan diberlakukannya sistem restorative Justice dengan jalan diversi sehingga tidak menggangu tumbuh kembangnya mental anak.