Kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Pemilik Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus KSU Surya Utama dan KS BMT Surya Buana) - PURNAWATI, MARVIANA DWI; , Muhammad Sandjaja, SH.M.Hum; , Inyah, S.H., M.H (2014)
Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dari wawancara penulis dengan sekretaris Majelis Ekonomi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta dan Manajer Koperasi Syariah BMT Surya Buana Surakarta. Data sekunder berupa dokumen tertulis terkait dengan obyek yang diteliti yaitu Anggaran Dasar dari kedua koperasi tersebut. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan sekretaris Majelis Ekonomi Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta dan Manajer Koperasi Syariah BMT Surya Buana Surakarta. Permasalahannya adalah kedudukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi serta perbedaan pelaksanaan kegiatan koperasi yang di bentuk oleh anggota persyarikatan muhammadiyah yang termasuk dalam struktur kelembagaan Muhammadiyah dengan koperasi yang dibentuk atas inisiatif anggota persyarikatan muhammadiyah diluar struktur kelembagan Pesyarikatan Muhammadiyah berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.