Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas Ii Pekalongan)

• Main Authors: PRIGANTORO, DIMAS ANGLING (Author), , Hartanto, S.H., M.Hum (Author), , Muchamad Iksan, S.H., M.H (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online

Summary

Selain melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Balai Pemasyarakatan juga melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat. Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan berubah statusnya menjadi Klien Pemasyarakatan. Peran Balai Pemasyarakatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu melakukan Penelitian Kemasyarakatan dan pembimbingan sebagai upaya mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke tengah tengah keluarga dan masyarakat sebagai manusia yang bertanggung jawab sebagai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan cara mengatasinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, dan studi pustaka untuk pengumpulan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis secara normatif kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lesan, dan perilaku nyata. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu menyusun laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk usulan Pembebasan Bersyarat dan melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan Pembebasan Bersyarat. Hal ini sesui dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Melihat kenyataan tersebut maka Balai Pemasyarakatan merupakan ujung tombak dari sistem pemasyarakatan dalam mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang bertanggungjawab. Hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu minimnya data Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB), keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya kualitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan berasal dari golongan menengah ke bawah. Cara mengatasinya yaitu koordinasi dengan instansi terkait, mengoptimalkan kepemimpinan Kepala Balai Pemasyarakatan, meningkatkan kualitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan untuk mengatasi hambatanWarga Binaan Pemasyarakatan yang berasal dari golongan menengah ke bawah, maka ditempuh langkahlangkah 1) Meningkatkan dedikasi dan loyalitas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pekalongan, 2) meningkatkan Peran serta pemerintah, Pembimbing Kemasyarakatan, dan masyarakat, dan 3) Menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.

Item Description

https://eprints.ums.ac.id/31932/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/31932/2/BAB%20I.pdf
https://eprints.ums.ac.id/31932/3/BAB%20II.pdf
https://eprints.ums.ac.id/31932/4/BAB%20III.pdf
https://eprints.ums.ac.id/31932/5/BAB%20IV.pdf
https://eprints.ums.ac.id/31932/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
https://eprints.ums.ac.id/31932/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf