Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

• Main Authors: SAPUTRO, TANGGUNG PRIYANGGOTRI (Author), , Hartanto, S.H., M.Hum (Author), , Kuswardani, S.H, M.Hum (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/31962/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31962/2/BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31962/3/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31962/4/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31962/5/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31962/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31962/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
• Keywords: K Law (General); RS Pharmacy and materia medica

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian. 2) Mengetahui apakah pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 3) Mengetahui kewenangan normatif penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba.Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, Profil pengaturan hukum tentang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika juncto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Kedua,Pembelian terselubung yang dilakukan oleh POLRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan . Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari pimpinan. Ketiga, Kewenangan normatifpenyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba diatur dalam UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.