Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Wonogiri

• Main Authors: Anggraini, Yulia (Author), , Dr. Zulfikar, SE,M. Si (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/32067/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32067/2/BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32067/3/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32067/4/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32067/5/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32067/6/BAB%20V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32067/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32067/8/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32067/9/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
• Keywords: HB Economic Theory; HG Finance; K Law (General)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundangundangan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sekretaris SKPD, dan kepala bagian yang bertugas di sekretaris daerah, dinas-dinas, dan lembaga teknis daerah yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 120 orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh sikap aparat pemerintah terhadap Implementasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai p= 0,000 < 0,05; artinya sikap aparat pemerintah berpengaruh meningkatkan Implementasi Pemerintah Daerah. Pengaruh kebingungan aparat pemerintah terhadap Implementasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai p= 0,039 < 0,05; artinya kebingungan aparat pemerintah berpengaruh menurunkan Implementasi Pemerintah Daerah.Pengaruh kemudahan penggunaan aturan terhadap ImplementasiPemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai p= 0,036 < 0,05; artinya kemudahaan penggunaan aturan berpengaruh meningkatkan Implementasi Pemerintah Daerah. Pengaruh kegunaan aturan terhadap ImplementasiPemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh nilai p= 0,000 < 0,05; artinya kegunaan aturan berpengaruh positif meningkatkan Implementasi Pemerintah Daerah. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri adalah kegunaan.