Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika(Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta) - Rizky N, Pradewa Panggih, Kuswardani, S.H, M.Hum, Marisa Kurnianingsih, S.H, M.H M.Kn (2014)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) dasar peraturan tentang rehabilitasi medis dan sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (2) pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (3) hambatan atau kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi; (4) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rehabilitasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturanperaturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta. Sumber data menggunakan data primer dari lapangan dan data sekunder berupa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Dasar peraturan tentang rehabilitasi medis dan sosial menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Peraturan-peraturan lain. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta didasarkan pada Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri atau lembaga rehabilitasi tertentu dengan standart rehabilitasi yang sudah ada SOP-nya (Standart Operating Procedure). Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menggunakan model rehabilitasi sosial berupa Therapeutic community (TC); Pelaksanaan rehabilitasi hukum diberikan didasarkan pada Pasal 15 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya; (3) Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta tersebut berupa: kurangnya tenaga medis dan petugas sosial, warga binaan: tidak tidak tertib, serta keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran untuk obat-obatan; (4) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalah perencanaan program rehabilitasi secara terintegrasi, meningkatkan kualitas SDM, serta memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana rehabilitasi.