Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta - , Marni, Prof. Dr. Abdul Ngalim, M.M, M.Hum, Drs. Ahmad Fathoni M.Pd (2014)
MARNI, Q.100 120 098, "Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta." Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. Penelitian ini memiliki dua tujuan. 1. Untuk mendiskripsikan implementasi MBS di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta. 2. Untuk mendiskripsikan Pemberdayaan peran komite Sekolah dalam penerapan MBS di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta. Penelitian ini bersifat diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian. Dengan memberikan gambaran apa adanya tentang pemberdayaan Komite Sekolah dalam implementasi MBS. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Ada dua hal sebagai hasil penelitian: 1) Implementasi MBS di SD Negeri Bulukantil, telah dilaksanakan dengan adanya peran serta komponen-komponen sekolah maupun masyarakat. Implementasi MBS di SD Negeri Bulukantil yang telah dilaksanakan meliputi manajemen kurikulum dan pengembangan pendidikan, manajemen tenaga kependidikan pengelolaan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. 2) Peran komite sekolah terhadap pelaksanaan MBS di SD Negeri Bulukantil, dalam aspek manajemen kurikulum dan program pengembangan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, dan manajemen layanan khusus belum berjalan maksimal. Pertemuan antara pihak sekolah dan komite lebih banyak dilakukan pada pertemuan informal, peranan komite selama ini masih sangat kurang, alasan yang mendasarinya adalah masalah keterbatasan waktu, dana, dan tenaga pengurus dan anggota komite, kebanyakan sekolah hanyalah menginginkan tanda tangan dan stempel dari mereka untuk menyetujui atau mengesahkan program-program sekolah. Selain ruang gerak yang membatasi kerja mereka, juga masalah dana yang tersedia dirasa sangat kurang, sehingga pihak komite berpikir untuk melangkah lebih jauh menjalankan tugasnya selaku komite sekolah.