Kritik Abul A'la Al-Maududi Terhadap Demokrasi Barat

• Main Authors: , Heriwanto (Author), , Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum (Author), , Dr. Imron Rosyadi, M.Ag (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/32556/21/PUBLIKASI%20ILMIAH.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32556/1/HALAMAN%20DEPAN.TESIS.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32556/2/BAB%201.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32556/4/BAB%202.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32556/9/BAB%203.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32556/10/BAB%204.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32556/14/BAB%205.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32556/17/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/32556/20/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: BP Bahaism. Theosophy, etc

Abul A‟la Al-Maududi membuat konsep kekhalifahan rakyat (khilafat-i-insaniyat) berlandaskan kedaualatan Tuhan (hukumat-i-ilahiyat). Kedaulatan Tuhan bukanlah Tuhan secara langsung mengambil keputusan-keputusan politik dalam negara, melainkan Tuhan telah memberikan keputusan-keputusan dalam syari‟ah yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai Khilafah Tuhan di negara tersebut. Pemerintahan Islam dapat disebut sebagai a devide democratic government(pemerintahan demokrasi berdasarkan ketuhanan). Atau menggunakan istilah theo-democracy (demokrasi ketuhanan) untuk menyebut sistem pemerintahan seperti itu. Jenis penelitian ini adalah penelitian bibliografis karena itu bersifat Studi Kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-filosofis. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Data primer menggunakan buku dengan judul The Islamic Law and Constitution. Data sekunder menggunakan buku, jurnal dan literatur dari berbagai penulis. Analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif yaitu 1) Reduksi Data 2) Penyajian Data 3) Pemahaman, Intepretasi dan penafsiran 4) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan deduktif. Theo-demokrasi masih relevan pada level struktur dan moral. Rakyat diberikan kedaulatan, tetapi kedaulatan tersebut dibatasi oleh norma-norma dari Allah SWT. Negara diberikan peran untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan agama khususnya yang bersentuhan dengan ketertiban umum. Negara melalui lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan dalam menguji dan membatalkan keputusan-keputusan politik berupa undang-undang yang merupakan hasil suara mayoritas dalam parlemen. Mahkamah Konstitusi selalu menegaskan bahwa "Peradilan Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".