Tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan akad pengelolaan lahan tambak udang vannamei (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur) - Fatmawati, Riris, Drs. Harun, M.H, Dr. Imron Rosyadi, M.Ag (2014)
Praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas pada praktiknya ada tiga pihak diantaranya ada pemilik lahan, pemodal dan penggarap. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tradisi praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam mu‟amalah (kontrak syari‟ah) dan hukum Islam yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.Mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik, pemodal dan penggarap di Dusun Wedung. 2.Menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung tersebut menurut pandangan hukum Islam.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research ) dengan pendektan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode Deduktif dan metode Induktif. Berdasarkan penelitian akad perjanjian yang ada di Dusun Wedung dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak dimana pembagian hasilnya adalah 10% untuk pemilik lahan, 1.500.000.00,- setiap bulan selama empat bulan untuk penggarap dan sisa dari keuntungan bersih untuk pemodal. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung adalah secara lisan tidak tertulis, karena mereka sistem kepercayaan antar pihak yang melakukan akad. Obyek akad antara pemilik lahan dengan pemodal dalam fiqih muamalah termasuk kategori Syirkah Inan sedangkan pemodal dengan penggarap termasuk kategori Ija>rah A'ma>l. Praktik pengelolaan lahan tambak yang ada di Dusun Wedung dapat dikatakan kerjasama yang sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama dalam muamalat, seperti adanya akad, kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kejelasan barang yang akan dijadikan kerjasama.