Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)

• Main Authors: Muhklis, Ahmad (Author), , Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/33074/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33074/6/BAB%201.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33074/7/BAB%202.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33074/8/BAB%203.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33074/9/BAB%204.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33074/10/BAB%205.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33074/15/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33074/23/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33074/25/Naskah%20Publikasi%20.pdf
• Keywords: HN Social history and conditions. Social problems. Social reform

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan sumber data meliputi narasumber atau informan, tempat dan aktivitas, serta arsip maupun dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument observasi, dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik analisis data model interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Berdasarkan prinsip Good Governance dapat dilihat bahwa Pemerintahan desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dapat mendiskripsikan prinsip Good Governance yaitu Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, Adanya penyusunan mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama, Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.