Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel (Study Kasus Polresta Sukoharjo)

• Main Authors: Pribadi, Aulia Agung (Author), , Muchamad Iksan, SH. MH (Author), , Marisa Kurnianingsih, SH. M.Kn (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/33290/1/02.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33290/2/03.%20HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33290/6/04.%20BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33290/7/05.%20BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33290/11/06.%20BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33290/12/07.%20BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33290/16/08.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/33290/19/01.%20SURAT%20PERNYATAAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa difabel mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan. Kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan mendampingi korban pemerkosaan pada kaum difabel baik di luar proses peradilan atau di dalam peradilan, agar tugas pendamping dapat berjalan lancar dalam menemukan bukti-bukti dan menggali informasi dari korban dalam proses peradilan diperlukan penerjemah. Kesesuaian kedudukan pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa difabel korban pemerkosaan memperoleh pendamping dan penerjemah. Kata kunci : Pendamping dan Penerjemah, difabel.