Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaanPerjanjian pemberangkatan ibadah haji antaraBiro penyelenggara ibadah haji khususDengan calon jamaah haji plus(studi kasus di pt. Nur ramadhan wisata cabang yogyakarta)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak serta kewajiban antara PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap Calon Jamaah Haji yang akan melakukan ibadah haji di Tanah Suci, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap pemberangkatan calon jam...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Sari, Anggita Ning Tyas (Author), , Septarina Budiwati, S.H, M.H (Author), , Shalman Al Farizi, S.H, M.Kn (Author)
Format: Book
Published: 2015.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak serta kewajiban antara PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap Calon Jamaah Haji yang akan melakukan ibadah haji di Tanah Suci, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap pemberangkatan calon jamaah Haji Plus, dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris yang bersifat deskriptif yakni pada Kantor PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara dengan narasumber yakni pimpinan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penyelenggara adalah menetapkan biaya dan menerima biaya pemberangkatan Haji Plus, sedangkan kewajiban penyelenggara adalah melayani calon jemaah haji dari mulai pemberangkatan sampai memulangkan jemaah haji. Adapun pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji Plus antara Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah Haji plus secara tertulis agar masing-masing mendapatkan suatu perlindungan, serta untuk mengantisipasi adanya wanprestasi antara kedua belah pihak, serta tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diselesaikan dengan damai yakni musyawarah dan apabila belum dapat menerima tentang pelanggaran dapat melakukan tuntutan di Pengadilan.
Item Description:https://eprints.ums.ac.id/36862/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36862/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36862/3/BAB%20I.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36862/8/BAB%20II.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36862/9/BAB%20III.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36862/10/BAB%20IV.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36862/11/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36862/19/LAMPIRAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36862/20/SURAT%20PERNYATAAN%20PUBLIKASI%20KARYA%20ILMIAH.pdf