Hukum Zakat Korporasi (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ‎‎(MUI) tentang Hukum Zakat Korporasi)‎ - Kustina, Prapti, M. Muhtarom, SH., MH, Drs. Syarafuddin, M. Ag (2015)
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa perusahaan ‎yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai ‎syakhṣiyyah iʻtibāriyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham. ‎Berdasarkan fatwa tersebut tentunya tidak bisa lepas dari sifat yang relatif dan ‎tentatif menyangkut permasalahan agama. Walaupun fatwa dapat menjawab ‎permasalahan keagamaan baik dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya yang ‎dilakukan dengan cara analisis masalah, namun demikian fatwa tersebut erat ‎kaitannya dengan ijtihad. Fatwa dalam kiatannya dengan hasil ijtihad tentu ‎menuai metodologi dalam mekanisme perumusannya. Fatwa tidak akan terlepas ‎dari bahasan mengenai masalah ijtihad dengan segala perangkatnya. ‎ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis metode ‎istimbat hukum dalam fatwa MUI tentang zakat korporasi serta pertimbangan ‎MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Secara teoritis manfaat penelitian dapat ‎sebagai khazanah Ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu agama dan secara ‎praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan pengusaha ‎tentang pentingnya zakat perusahaan bagi masyarakat.‎ Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, jenis penelitian ini ‎adalah penelitian pustaka (library research). Sebagai penelitian kualitatif maka ‎sifat penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ‎adalah dokumentasi dan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan ‎filosofis-ushul fikih.‎ Hasil penelitian menunjukan bahwa metode (istinbāṭ) hukum mengenai ‎kewajiban zakat korporasi, MUI menggunakan metode taʻlīlī sebagai cara dalam ‎mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil naqli (al-Qur'an dan Sunnah), yakni ‎metode yang berusaha menemukan 'illat (alasan) dari pensyariatannya suatu ‎hukum bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur ‎perilaku manusia dan hikmah yang ingin dicapainya. 'Illat yang digunakan adalah ‎‎'illat al-tasyrī'. 'Illat al-Tasyrī' 'illat hukum itu sendiri yang berubah, sesuai ‎dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil naṣṣ yang menjadi landasannya. ‎MUI juga menggunakan pendekatan istiṣlāḥī yang dapat dilihat dari kewajiban ‎zakat perusahaan yang terdapat unsur kemashlahatan yang ingin dicapai di ‎dalamnya.‎ Dasar pertimbagan penetapan wajibnya zakat bagi perusahaan yang ‎dikeluarkan oleh MUI sehingga mewajibkan zakat perusahaan terbagi menjadi tiga ‎macam, yaitu: Pertama, Landasan Aspek Kemashlahatan; Kedua, landasan ‎peraturan pada peraturan perundang-undangan dan; Ketiga, landasan sebagai ‎khazanah pemikiran Islam kontemporer.‎