Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)

• Main Authors: Rahmanda, Agil Arya (Author), , Nuswardhani, S.H, S.U (Author), , Mutimatun Ni'ami, S.H, M.Hum (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/36944/22/NASKAH%20PUBLIKASI%20OK.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36944/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36944/3/BAB%201.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36944/4/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36944/12/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36944/13/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36944/18/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36944/19/PERNYATAAN%20PUBLIKASI.pdf
• Keywords: HQ The family. Marriage. Woman; K Law (General)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai tanggung jawab orang tua terhadapa anak setelah perceraian, disertai dengan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian dan untuk mengetahui mengenai akibat hukum terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orang tua betanggung jawab atas segala kebutuhan terhadap kepentingan anak baik terjadi perceraian atau tidak, artinya semua hak yang melekat pada anak tidaklah gugur oleh sebab suatu perceraian. Akibat hukum yang terjadi terhadap orang tua pemegang hak asuh apabila tidak melaksanakan kewajibannya bisa dimintakan pencabutan kuasa asuh dan untuk orang tua yang dibebani beban biaya nafkah kepada anaknya, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat meminta permohonan eksekusi atas suatu putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memutus perkara perceraian tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutus besarnya biaya pembebanan nafkah kepada Ayah dari si anak adalah berdasarkan kepatutan dan kemampuan si Ayah. Pengaturan mengenai perceraian, akibat hukum setelah perceraian serta pemenuhan hak nafkah terhadap anak setelah perceraian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.