Mediasi Dan Sengketa Tanah (Studi Tentang Kekuatan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kudus)

• Main Authors: Novitasari, Arina (Author), , Shalman Al-Farizy, S.H, M.Kn (Author), , Darsono, S.H, M.H (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/36979/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36979/3/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36979/5/BAB%20%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36979/7/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36979/8/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36979/9/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36979/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36979/13/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36979/15/SURAT%20PERNYATAAN%20PUBLIKASI%20KARYA%20ILMIAH.pdf
• Keywords: K Law (General)

Perjanjian jual beli tanah memiliki banyak resiko yang akan dihadapi, resiko tersebut dapat menjadikan perjanjian jual beli tanah itu menjadi sengketa, disini Badan Pertanahan Nasional berperan menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan secara tuntas. Penyelesaian yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dengan cara mediasi kedua pihak yang bersengketa, jika pada saat mediasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional tersebut berhasil selanjutnya dibuatlah akta dading (akta mediasi) oleh notaris yang disaksikan oleh kedua pihak yang bersengketa dan Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya akta dading (akta mediasi) didaftarkan di Pengadilan agar mendapat kekuatan hukum dan kepastian hukum. Kekuatan akta mediasi sama seperti putusan hakim di Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan atau perjanjian tersebut harus segera dilaksanakan jika tidak dapat dimintakan eksekusi.