Tinjauan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Hibah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlunya persetujuan anak lain dalam pemberian hibah dan untuk mengetahui akibat hukumnya seandainya hibah tetap dilaksanakan tanpa persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah di BPN khususnya di Badan Pertanahan Nasional Surakarta. Metode...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Farchani, Fairuz (Author), , Wardah Yuspin, SH., M.Kn., Ph.D (Author), , Darsono, S.H, M.H (Author)
Format: Book
Published: 2015.
Subjects:
Online Access:Connect to this object online
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlunya persetujuan anak lain dalam pemberian hibah dan untuk mengetahui akibat hukumnya seandainya hibah tetap dilaksanakan tanpa persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah di BPN khususnya di Badan Pertanahan Nasional Surakarta. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum dalam pendaftaran tanah hibah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripstif karena dimaksudkan untuk menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya dalam pemberian hibah antara orang tua ke salah satu anaknya tidak diperlukan adanya persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan hibah tersebut. Karena orang tua bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada salah satu anaknya. Namun pemberian hibah dapat berkaitan dengan masalah perwarisan dan masalah lainnya. Untuk mencegah tuntutan dari anak lain yang tidak menerima hibah dari orang tuanya di kemudian hari, dalam praktek selalu disyaratkan adanya surat persetujuan dari anak-anak kandung yang tidak mendapatkan hibah
Item Description:https://eprints.ums.ac.id/36988/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36988/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36988/3/BAB%20I.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36988/4/BAB%20II.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36988/5/BAB%20III.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36988/12/BAB%20IV.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36988/13/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36988/17/LAMPIRAN.pdf
https://eprints.ums.ac.id/36988/18/SURAT%20PERNYATAAN%20PUBLIKASI%20KARYA%20ILMIAH.pdf