Tinjauan yuridis sengketa wakaf akibat penguasaan atas tanah wakaf oleh ahli waris wakif (studi putusan nomor: 464 / pdt. G / 2010 / pa.bgr) - Tsuwaebah, Arsin; , Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum; , Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LLM (2015)
Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima‟iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya. Salah satu alasan Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa akibat tanah wakaf yang dikuasai oleh ahli waris wakif serta faktor penyebab tanah wakaf jatuh ketangan ahli waris wakif dan implikasi hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif . Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab tanah wakaf dikuasai oleh ahli waris wakif adalah tidak adanya profesinalisme dan tanggung jawab nazhir sehingga tanah wakaf dengan mudahnya dapat dikuasai oleh ahli waris wakif. Sehubungan dengan tidak difungsikannya tanah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang sebenarnya, dikhawatirkan pahala dari harta yang diwakafkan oleh wakif akan berhenti mengalir, tentunya ini akan merugikan wakif yang telah tiada. Akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh wakif. Pertimbangan dalam penyelesaian sengketa menitikberatkan pada keterangan saksi yang secara langsung melihat perwakafan yang dilakukan pada tahun 1938, dimana wakaf dilakukan tanpa adanya bukti otentik yang resmi dari pemerintah karena pada tahun tersebut rasa percaya umat Islam terhadap peraturan yang berbentuk Surat Edaran dinilai masih ada campur tangan dari pihak kolonial Belanda.