Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Usaha (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Karanganyar)

• Main Authors: Ekawati, Sita Ulima (Author), , Shalman Al-Farizy, S.H., M.Kn (Author), , Darsono, S.H., M.H (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/37027/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37027/3/BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37027/4/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37027/8/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37027/9/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37027/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37027/19/SURAT%20PERNYATAAN%20PUBLIKASI%20KARYA%20ILMIAH.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37027/20/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/37027/22/NASKAH%20%20PUBLIKASI.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan usaha dan untuk mengetahui upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah untuk kepentingan usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris, sedangkan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder berupa wawancara secara mendalam (deep interview) dan buku-buku ilmiah, makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian. Adapun metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan metode analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme penanganan sengketa hukum atas tanah adalah Pengaduan, Penelitian, Pencegahan Mutasi, Musyawarah, Penyelesaian melalui Pengadilan dengan cara mediasi dengan Nota Kesepakatan Perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial, dikuatkan dengan Akta Perdamaian didaftarkan penetapannya ke Pengadilan Negeri, sedangkan penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha diselesaikan melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) yang secara implisit dimuat dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dalam struktur organisasi BPN dibentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.